Dari makna harafiahnya, tirani menggambarkan sebuah negara yang diperintah oleh seorang penguasa yang bertindak sekehendak hatinya, kekuasaan yang dipergunakannya secara sewenang-wenang. Dalam konteks negara hukum, tirani dapat diartikan sebagai tindakan menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pejabat penyelenggara negara … Read More

Begal, jika ditinjau secara sosio-kriminologis adalah jenis kejahatan jalanan yang menyasar pengguna jalan. Begal identik dengan tindakan perampasan disertai todongan senjata tajam kepada korban, pada keadaan tertentu, bahkan disertai pembunuhan. Pelaku kejahatan ini rata-rata adalah kelompok miskin kota (lumpen proletariat) … Read More

Pada konteks bernegara, terminologi begal, mulai “naik kelas”. Saat ini pengistilahan begal bukan saja mengarah pada kejahatan kelas lumpen, tapi juga kejahatan “kerah putih”. Fakta ini dapat dilihat pada implikasi situasi saat ini. Bahkan, pembegalan oleh kerah … Read More

Buku kecil ini merekam perlawanan warga dan para pendukung mereka dalam sengketa tanah di Kassi Kassi, Makassar. Sengketa ini memperhadapkan puluhan keluarga berpendapatan rendah dengan seorang pengusaha besar yang mengklaim tanah hunian mereka.
Kasus ini bergulir sejak akhir … Read More

Paralegal adalah salah satu aktor dalam pemberdayaan hukum masyarakat lewat Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang selama ini dilakukan oleh YLBHI/ LBH Makassar. Posisi strategis yang dimiliki paralegal selain sebagai agen perubahan di komunitas juga menjadi jembatan menuju … Read More

Ungkapan Hak Asasi Manusia (HAM) masih relatif baru. Sifat kebaruannya menjadi bahasa sehari-hari nanti pascaperang dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945. Disusul kemudian dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) 10 Desember 1948 yang tidak memiliki unsur mengikat, namun … Read More

Latar Belakang

Kebijakan bantuan hukum nasional lewat Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah membuka ruang bagi pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan marjinal. Kewajiban Negara dalam pemberian bantuan hukum lewat institusinya yakni BPHN dan Kanwil Hukum dan … Read More

Kota untuk warga adalah kota yang dibangun dengan memperhitungkan warganya sebagai subjek kolektif yang berdaulat atas kotanya. Karena kota, dengan segala kompleksitasnya yang ada padanya, adalah organisme hidup yang sama sekali tidak sama dengan beton-beton tak bernyawa yang menjadi prioritas … Read More