Atas sejumlah masukan yang diterima terkait pelaksanaan Pelatihan Paralegal Berbasis Komunitas Tingkat Dasar, panitia melakukan perpanjangan pendaftaran peserta dan penyesuaian waktu kegiatan. Untuk itu bagi calon ...

Kriteria Peserta: Para Peserta diutamakan dari unsur tokoh pemuda/aktivis yang pernah terlibat dalam advokasi terkait masalah hukum atau pemenuhan hak dasar yang dihadapi oleh: Peserta berasal ...

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” – UUD 1945 pasal 28D ayat 1 ”Setiap orang berkedudukan sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun” – Kovenan Internasional Hak-hak ...

“To err is human; to forgive, divine” – Alexander Pope (Setiap manusia melakukan dosa dan kesalahan. Tuhan mengampuni mereka, dan orang-orang bertindak dengan cara ...

Latar Belakang Kebijakan bantuan hukum nasional lewat Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah membuka ruang bagi pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan marjinal. Kewajiban Negara dalam pemberian bantuan hukum lewat institusinya yakni BPHN dan Kanwil Hukum dan HAM perlu penguatan, termasuk dalam pemberian bantuan hukum pidana bagi ...

Dalam rangka persiapan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1436 H, maka semua Staf Advokat Publik/Pembela Umum dan Karyawan LBH Makassar akan diliburkan dan cuti bersama. Oleh karena itu, perlu disampaikan kepada Khalayak Umum, Rekan2 Wartawan & Jaringan, Klien/ Dampingan atau Pemohon Bantuan Hukum, bahwa : Terhitung sejak hari Kamis, 16 Juli ...

Keluarga Besar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H Mohon Maaf Lahir Batin

Sebagai upaya optimalisasi pemenuhan hak atas pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana yang diatur Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan pemenuhan hak-hak Tersangka/Terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum oleh Penasihat Hukum dalam proses hukum kasus pidana, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum ...