Makassar (10/9/2015). Anak yang terpisaha dari keluarga dan tinggal diluar asuhan keluarga rentan mengalami kekerasan hal tersebut terungkap dalam pemaparan hasil penelitian dalam acara Round Table Discussion (diskusi Meja bundar) tentang Kerentanan bagi anak yang terpisaha dari keluarga yang diselenggarakan oleh Yayasan BAKTI-UNICEF bersama Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan di Hotel Horison Panakukang Makassar, diskusi hasil penelitian dihadiri dari unsur Pemerintah (Dinas Sosial, Bappeda, Bapas, Universitas) LSM Pemerhati Anak (LBH- Makassar, LBH APIK, LPA) serta beberapa Perwakilan Pondok Pesantren.

Diskusi merupakan tindak lanjut dari hasil Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI) di dua area yang dipilih sebagai lokasi tempat penelitian yaitu Kab. Gowa dan Kota Makassar

Berdasarkan hasil penelitian salah satu faktor sehingga anak terpisah keluarga adalah Faktor Kesulitan Sosial Ekonomi seperti kondisi sebagai orang tua tunggal, kurangnya pemahahan orang tua untuk menangani kenakalan anak sehingga orang tua mengirimkan anak mereka untuk tinggal di institusi Pendidikan seperti pesantren.

Sementara untuk kerentanan kekerasan terhadapa Anak yang dialami diluar asuhan keluarga berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 42% anak dipanti dan 51% anak dipesantren telah mengalami kekerasan fisik setidaknya satu kali, dan 44 % anak dipanti dan 56% anak dipesantren telah mengalami kekerasan verbal setidaknya satu kali.

untuk kerentanan yang dialami anak diluar asuhan keluarga 42% anak dipanti dan 51% anak dipesantren telah mengalami kekerasan fisik setidaknya satu kali dan 44 % anak dipanti dan 56 % anak dipesantren telah mengalami kekerasan verbal setidaknya satu kali, meski demikian pengalaman anak dengan kekerasan lebih umum ditemukan diantara anak-anak yang berada di pesantren.

Dari hasil penelitian tersebut peserta kemudian mendiskusikan rencana strategis dan rekomendasi agar memperkuat mekanisme koordinasi antar lembaga. Dari hasil diskusi peserta melahirkan beberapa poin-poin rekomendasi dimana hasil rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah agar bisa dirumuskan dalam bentuk kebijakan. (suharno)