Adapun yang menjadi narasumber dalam diskusi ini adalah Dr. Andi Idham AP selaku dosen tata ruang dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, beliau juga adalah ketua study issue tata ruang kampus UIN. Menurutnya, reklamasi CPI yang diperuntukkan sebagai kawasan bisnis dan menghilangkan ruang publik merupakan pelanggaran hak atas ruang. Pembangunan dengan model reklamasi yang telah dipraktekkan oleh beberapa negara maju di dunia tidak boleh serta merta diadopsi dalam konsep pembangunan di Indonesia, kerana basis ekonomi, sosial, politik maupun lingkungan di negara maju sangat jauh berbeda dengan Indonesia. Salah satu contoh sesederhana adalah peruntukkan bisnis dalam kawasan reklamasi sangat jelas hanya untuk golongan menengah ke atas, tapi bukan untuk nelayan lokal.

Selain dosen pakar tata ruang, turut hadir narasumber Edy Kurniawan dari LBH Makassar yang menyoroti pelanggaran reklamasi CPI dari aspek hukum dan HAM. Menurutnya, reklamasi hanya dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sosial-ekonomi nelayan setempat serta dalam kerangka pelestarian fungsi lingkungan wilayah pesisir Makassar. Akan tetapi, reklamasi CPI sangat nyata telah menghilangkan mata pencaharian nelayan dan merusak keseimbangan ekosistem pesisir. Lebih lanjut, Edy menghimbau kepada peserta diskusi untuk agar terus menggalang solidaritas tolak reklamasi karena yang dilawan adalah perusahaan raksasa yang memiliki kekuatan modal, jaringan politik yang bisa mengintervensi poros kekuasaan.