Sebagian orang menilai bahwa aksi peringatan Hari Bumi hanya menjadi etalase, sebab aksi pengerukan isi perut bumi terus berlangsung, cakar mesin-mesin eskavator tak henti-hentinya mengarau perut bumi. Anak bangsa terus memekik karena kehilangan masa depan mereka. Namun, bagi organisasi yangg tergabung dalam AMPIBI (Aliansi Masyarakat Peduli Bumi) menjadikan Hari Bumi sebagai momentum untuk membangun kembali gerakan Peduli Bumi.

Beberapa organisasi yang tergabung dalam aliansi aksi tersebut adalah LBH Makassar, WALHI Sulsel, SP Anging Mammiri, FOSIS UMI, Mapala UMI, SRIKANDI Sulsel, PRAMUKA Peduli UNHAS, AMUK, FIK ORNOP Sulsel, GERTAK Sinjai, ACC Sulawesi, Tomanurung Sinjai, SRIKANDI, BEM Fakultas Pertanian UMI, LAPAR Sulsel, PEMBEBASAN, NDC STMIK, FMK, MARS Sulsel, KPO PRP, FMD-SGMK.

Puluhan massa aksi AMPIBI yang melakukan aksi Long March dari Monumen RRI menuju anjungan pantai Losari. Massa aksi ini mengarak sebuah replika pohon sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan, petaka aksi yang berisikan daftar kasus pengrusakan dan eksploitasi lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, replika kekerasan terhadap petani oleh Perkebunan skala besar serta kriminalisasi terhadap masyarakat kawasan hutan oleh Perhutani dan aparat.

Tiba di Anjungan Losari, massa menggelar orasi ilmiah secara bergiliran, beberapa perwakilan organ membacakan puisi, membacakan testimoni. Massa aksi yang lainnya membagikan pernyataan sikap kepada masyarakat pengunjung yang berada di sekitar pantai Losari. Di tengah berjalannya aksi, massa aksi yang lain bersama nelayan membentangkan spanduk berukuran 6 meter dengan tulisan “STOP REKLAMASI, PULIHKAN PESISIR!!! HENTIKAN AKTIVITAS PENAMBANGAN DALAM KAWASAN KARST KAB. MAROS”.

Aksi tersebut ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap bersama; Selamatkan KARST Kita di kab. Maros, Stop Reklamasi kawasan Pesisir Makassar, Usut tuntas Korupsi Sumber Daya Alam, Hentikan proyek Infrastruktur yang merusak lingkungan, Hentikan Donor pendanaan yang merampas hak-hak hidup rakyat, mendorong pelaksanaan pertanian alami ramah lingkungan, wujudkan Reforma Agraria sejati berbasis Gender, tolak kebijakan liberal tidak berbasis lingkungan, laksanakan Nota Kesepakatan Bersama antara KPK dengan 12 Kementrian/kelembagaan terkait Penyelamatan Sumber Daya Alam.