Home / EKOSOB

EKOSOB

Paralegal Training for Parking Attendants

Parking attendants in Makassar were given paralegal training by the Makassar Legal Aid Institute. The program aims to improve legal awareness and embolden participants to fight corruption. Tempo Media Grup – EVERY time he talks about current affairs concerning the law and politics, Syam­sudin—known as Aco—will inevitably get fired up. ...

Read More »

LBH Makassar & KPA Sulsel Perkuat Organisasi Petani Dataran Tinggi Gowa

Sembilan orang pimpinan Serikat Petani Bontoganjeng (SPB) Malino, Kab. Gowa kembali mendapat surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka dari Polres Gowa. Berdasarkan surat panggilan, pemeriksaan dijadwalkan pada tanggal 2 Juli 2018 di Polres Gowa. Sebenarnya, kasus ini telah berjalan sejak satu tahun yang lalu, mereka yang mendapat surat penggilan telah diperiksa ...

Read More »

Pemberian Pemahaman Hukum dan Pembentukan Organisasi Tani warga Kawasan Hutan Lindung Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng

Pasca kemenangan pendampingan di persidangan terdakwa kasus perusakan hutan lindung Laposo Niniconang, Kabupaten soppeng, yakni Sukardi, Jamadi dan Sahidin, Tim LBH Makassar kembali melakukan pendampingan terhadap warga yang tinggal dalam Kawasan hutan tersebut pada 11-12 Mei 2018. Kami berangkat dari Dusun lagoci menuju Kawasan hutan (kampung Coppoliang) Bersama dengan beberapa ...

Read More »

Ketimpangan Hukum Kawasan Hutan

Oleh : Edy Kurniawan (Advokat Publik LBH Makassar-YLBHI) Hukum tidak menjadi sah karena kedudukannya sebagai undang – undang, melainkan karena ia dapat diterima oleh masyarakat dan diyakini sebagai jalan hidup yang lebih baik, (Satjipto Rahardjo). Dari adagium di atas, terbersit pertanyaan pada Aparat Penegak Hukum (APH), Polisi, Jaksa, Advokat dan ...

Read More »

Tuntutan Jaksa Tidak Sesuai Dengan Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan Terpidana Kasus Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Soppeng

Tuntutan Jaksa penuntut umum (JPU) kasus penebangan pohon dalam Kawasan hutan lindung Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng tidak sesuai dengan fakta persidangan. Saat pembacaan tuntutan, ketiga terdakwa yakni Sahidin (45 tahun), Sukardi (41 tahun) dan Jamadi (35 tahun) dituntut selama 1 (satu) tahun kurungan penjara. Ini merupakan hal yang keliru yang ...

Read More »

Keterangan Ahli Hukum Pidana; UU P3H Ditujukan Untuk Jenis Kejahatan Perusakan Hutan Secara Terorganisir dan Terstruktur

Ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa kasus penebangan pohon di dalam kawasan hutan lindung Laposo Niniconang kabupaten soppeng menagatakan bahwa Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H) hanya untuk kejahatan yang dilakukan oleh perseorangan secara terorganisir dan atau korporasi. Apa yang telah didakwakan kepada ...

Read More »

Saksi Kasus Penebangan Pohon Kawasan Hutan Laposo Niniconang Sebut 3 Terdakwa Telah Kelola Tanahnya Selama 4 Keturunan

3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Penasihat hukum terdakwa kasus penebangan pohon di dalam Kawasan hutan lindung Laposo Niniconang Kabupaten soppeng yakni Jamadi (41 tahun), Sukardi (39 tahun) dan Sahidin (45 tahun) mengatakan bahwa kebun yang dikelola oleh terdakwa Sahidin telah dikelola oleh 3 (tiga) keturunan sebelum dia mengelolanya ...

Read More »

Warga Kawasan Hutan Laposo Niniconang Diberi Penyuluhan Hukum

Cuaca yang mendung menyambut baik kedatangan Tim LBH Makassar yang mendampingi korban kriminalisasi petani di kawan hutan lindung Laposo Niniconang, Kabupaten soppeng, Senin (12/02). Tim memasuki kawasan hutan Laposo Niniconang untuk bertemu dengan warga sekitar kawasan hutan untuk menelusuri fakta terkait perkara yang kini mendera ketiga petani kawasan hutan, Sukardi, ...

Read More »

Forum Bersama Petani Latemmamala Soppeng; BPPHLHK Telah Rampas Hak Asasi 3 Petani di Kawasan Hutan

Memperoleh kehidupan yang layak dan mendapatkan pekerjaan merupakan dua dari sekian banyak hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Hal tersebut dipertegas dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal tersebut berbicara tentang ...

Read More »