Home / Berita Media

Berita Media

Ini yang Laporkan Syahrul Yasin Limpo ke KPK, Kasus CPI, “Potensi Kerugian Negara Rp 15 Triliun”

  TRIBUN-TIMUR.COM- Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menghadapi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar dan dilaporkan ke KPK oleh puluhan aktivis terkait reklamasi Pantai Losari di kawasan Center Point of Makassar (CPI). [Baca juga: Pemprov-Pemkot Memanas, Ilham Tolak Proyek Syahrul Reklamasi CPI] Puluhan aktivis di PTUN Makassar menggugatnya ...

Read More »

KY Awasi Sidang Reklamasi Sidang CPI

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR– Komisi Yudisial penghubung Sulawesi Selatan mengawal sidang reklamasi kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) yang sedang bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Selasa (26/4/2016). Menurut Juru Bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi, pengawasan proses peradilan reklamasi CPI mulai sejak sidang perdana sampai selesai. Pihaknya mengawasi sidang reklamasi CPIlantaran ...

Read More »

Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi Makassar Dilaporkan ke KPK

TEMPO.CO, Jakarta – Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) melaporkan dugaan korupsi proyek reklamasi di pesisir Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, hari ini, Senin, 25 April 2016. Dugaan ini muncul karena Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo memprogramkan pembangunan kawasan Center Point of Indonesia (CPI) dan wisma negara tanpa ada persetujuan dari ...

Read More »

Dua Pengurus PWI Sulsel Diperiksa Subdit III Tipikor Polda Sulselbar Terkait Penggunaan Aset Negara

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) telah lakukan pemeriksaan terhadap dua pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan (Sulsel) di Mapolda Sulselbar, Jl Perintis Kemerdekaan Km.16 Makassar, Senin (28/3/2016). Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulselbar, Ajun Komisaris ...

Read More »

“Pemerintah Perlu Revisi UU Penerimaan Anggota Polri”

RAKYATKU.COM, MAKASSAR – Regulasi mengenai penerimaan anggota Kepolisian RI (Polri) perlu diubah. Sebab, beberapa oknum polisi dinilai belum bisa bertanggungjawab atas senjata yang digunakannya. “Ini problem yang mendesak dan pemerintah perlu merevisi UU kepolisian tentang peneriman anggota kepolisian,” ujar Direktur LBH Makassar, Abdul Aziz, Minggu (27/3/2016). Beberapa peristiwa peluru menembus ...

Read More »

Istri Kadir Sijaya Harap Suaminya Dilepas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Setelah resmi ditahan oleh penyidik Reserse dan Kriminal Polrestabes Makassar, anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel, Kadir Sijaya (48), dikunjungi oleh Istrinya, Aswani (41). Ia didampingi oleh Koordinator Komite Relawan Komite Perlindungan Jurnasil dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB), Upi Asmaradhana, Kamis (24/3/2016). Saat mengunjungi suaminya di sel tahanan Reskrim ...

Read More »

Kritik Komersialisasi Gedung PWI Sulsel di Facebook, Kadir Sijaya Ditahan

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Polrestabes Makassar akhirnya menahan anggota PWI Sulsel Kadir Sijaya setelah diperiksa penyidik selama 8,5 jam, Rabu (23/3/2016) malam. Kadir Sijaya diduga telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Ketua Dewan Kehormatan PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh. Kadir Sijaya diancam dengan UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ...

Read More »

Kadir Sijaya Diperiksa Reskrim Polrestabes Makassar

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Penyidik Satreskrim  Polrestabes Makassar memeriksa anggota PWI Kadir Sijaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dewan Kehormatan PWI Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh, Rabu (23/3/2016). Kadir Sijaya diperiksa penyidik sekitar pukul 12.30 Wita sampai pukul 17.30 Wita. Dia didampingi kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum ...

Read More »

Masyarakat Bisa Gugat BPJS Kesehatan, Ini Penjelasan LBH

RAKYATKU.COM, Makassar – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Abdul Azis menjelaskan, masyarakat bisa menggugat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke Peradilan. Jika rencana kenaikan iuran dianggap membebani. Warga bisa mengajukan gugatan dengan perwakilan, satu atau dua orang saja. “Jadi tidak mesti banyak orang, cukup satu atau dua orang ...

Read More »