Category: Publikasi

Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga–lembaga negara, pada tanggal 10 Desember 2015 tepat hari lahirnya DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia), Mahkamah Konstitusi (MK) mempertegas keberpihakannya pada rakyat, khususnya pada masyarakat local di kawasan hutan yang selama ini kerap mendapat stigma buruk sebagai perambah hutan. … Read More

Dari makna harafiahnya, tirani menggambarkan sebuah negara yang diperintah oleh seorang penguasa yang bertindak sekehendak hatinya, kekuasaan yang dipergunakannya secara sewenang-wenang. Dalam konteks negara hukum, tirani dapat diartikan sebagai tindakan menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan yang … Read More

Begal, jika ditinjau secara sosio-kriminologis adalah jenis kejahatan jalanan yang menyasar pengguna jalan. Begal identik dengan tindakan perampasan disertai todongan senjata tajam kepada korban, pada keadaan tertentu, bahkan disertai pembunuhan. Pelaku kejahatan ini rata-rata adalah kelompok miskin kota (lumpen proletariat) yang tidak mendapatkan tempat atau tersisih dari pertarungan … Read More

Pada konteks bernegara, terminologi begal, mulai “naik kelas”. Saat ini pengistilahan begal bukan saja mengarah pada kejahatan kelas lumpen, tapi juga … Read More

Buku kecil ini merekam perlawanan warga dan para pendukung mereka dalam sengketa tanah di Kassi Kassi, Makassar. Sengketa ini memperhadapkan puluhan keluarga berpendapatan … Read More

Paralegal adalah salah satu aktor dalam pemberdayaan hukum masyarakat lewat Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang selama ini dilakukan oleh YLBHI/ LBH Makassar. Posisi … Read More

Ungkapan Hak Asasi Manusia (HAM) masih relatif baru. Sifat kebaruannya menjadi bahasa sehari-hari nanti pascaperang dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945. Disusul kemudian dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) 10 Desember 1948 yang tidak memiliki unsur mengikat, namun hanya menghimbau secara moral berdasarkan kebiasaan internasional…. Read More

Latar Belakang

Kebijakan bantuan hukum nasional lewat Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah membuka ruang bagi pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan marjinal. Kewajiban Negara dalam pemberian bantuan hukum lewat institusinya yakni BPHN dan Kanwil Hukum dan HAM perlu penguatan, termasuk dalam pemberian bantuan hukum pidana bagi … Read More

Kota untuk warga adalah kota yang dibangun dengan memperhitungkan warganya sebagai subjek kolektif yang berdaulat atas kotanya. Karena kota, dengan segala kompleksitasnya yang ada padanya, adalah organisme hidup yang sama sekali tidak sama dengan beton-beton tak bernyawa yang menjadi prioritas pembangunan.

Ia jauh lebih kompleks-dialektis dari sekedar angka-angka dalam pertumbuhan yang … Read More