Category: Opini

Oleh: Haswandy Andy Mas
(Direktur LBH Makassar)
 
Pengentasan Kemiskinan Lewat Program Bantuan Hukum
(Kritik dan saran terhadap Visi-Misi Pasangan Cagub- Cawagub Provinsi Sulsel)
Dari dokumen visi-misi keempat pasangan cagub dan cawagub Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023 dan tiga … Read More

Suatu masa di era Orde Baru, demokrasi saat itu hanya slogan semata. Negara dengan sistematis membungkam yang berbeda dengannya. Agama dan ekspresi keagamaan tak mendapat ruang dalam kehidupan berbangsa, etnis dan golongan didiskriminasikan dengan label yang kejam, dan mereka yang bersuara lantang menentang penguasa akan dihilangkan…. Read More

“Warga Negara adalah pemegang Hak (Rights Holder), sementara Negara merupakan pengemban kewajiban”
– Duty Barier
Reformasi telah berusia 18 tahun, namun ternyata masih ada sebagian warga negara yang belum mendapatkan perlakukan secara wajar. Inilah yang dialami oleh korban peristiwa tahun 1965 beserta keluarganya yang … Read More

Bagi negara agraris, masalah tanah pada hakikatnya adalah masalah fundamental. Sepanjang sejarah, sejak nenek moyang kita berburu di hutan, mengumpulkan hasil hutan, kemudian bertani sampai kepada bercocok tanam secara menetap, penguasaan dan pemanfaatan tanah seringkali menimbulkan sengketa. Setelah hidup bermasyarakat dan bercocok tanam, maka masalah tanah … Read More

Sejak wacana tentang lingkungan hidup menjadi pembicaraan dimana – mana, terus meluas ke seluruh dunia dan akhirnya mendorong Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menyelenggarakan United Nation Conference on Human Environmental (UNCHE) di Stokholm, Swedia pada 5 Juni 1972. Hari pembukaan konferensi ini jatuh pada 5 Juni, … Read More

Istilah reklamasi merupakan turunan dari bahasa Inggris yaitu; reclamation yang berasal dari kata kerja reclaim yang berarti mengambil kembali, dengan penekanan pada kata “kembali” (Hasni, 2010. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Jakarta, hlm. 351.). Dalam tataran kebijakan, reklamasi merupakan pembangunan bagai keping mata uang yang berdiri di … Read More

Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga–lembaga negara, pada tanggal 10 Desember 2015 tepat hari lahirnya DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia), Mahkamah Konstitusi (MK) mempertegas keberpihakannya pada rakyat, khususnya pada masyarakat local di kawasan hutan yang selama ini kerap mendapat stigma buruk sebagai perambah hutan. … Read More

Dari makna harafiahnya, tirani menggambarkan sebuah negara yang diperintah oleh seorang penguasa yang bertindak sekehendak hatinya, kekuasaan yang dipergunakannya secara sewenang-wenang. Dalam konteks negara hukum, tirani dapat diartikan sebagai tindakan menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan yang … Read More

Begal, jika ditinjau secara sosio-kriminologis adalah jenis kejahatan jalanan yang menyasar pengguna jalan. Begal identik dengan tindakan perampasan disertai todongan senjata tajam kepada korban, pada keadaan tertentu, bahkan disertai pembunuhan. Pelaku kejahatan ini rata-rata adalah kelompok miskin kota (lumpen proletariat) yang tidak mendapatkan tempat atau tersisih dari pertarungan … Read More

Ungkapan Hak Asasi Manusia (HAM) masih relatif baru. Sifat kebaruannya menjadi bahasa sehari-hari nanti pascaperang dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945. Disusul kemudian dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) 10 Desember 1948 yang tidak memiliki unsur mengikat, namun hanya menghimbau secara moral berdasarkan kebiasaan internasional…. Read More