Category: Opini

Lembaga Bantuan Hukum Makassar menanggapi maraknya politik uang dan isu serangan fajar menjelang … Read More

Baru-baru ini organisasi-organisasi bantuan hukum se-Sulawesi Selatan berkumpul di Makassar untuk membicarakan perlunya sebuah kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas keadilan di Sulawesi Selatan. Hak atas keadilan … Read More

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menggelar penyuluhan hukum dan deklarasi tolak dan lawan praktik politik uang serta ancaman serangan fajar di pemilu 2019, Kamis (11/4/2019).
Pengamat … Read More

Hukum Adat Dalam Pusaran HGU
Oleh : Edy Kurniawan*
Advokat Publik LBH Makassar-YLBHI/Praktisi … Read More

Penegakan Restorative Justice (RJ) di kota Makassar masih belum efektif. Untuk itu, berbagai elemen yang bergabung dalam Forum RJ Makassar menggenjot upaya dalam menerapkannya secara bertahap.
Salah satu contohnya, … Read More

Oleh Edy Kurniawan
Advokat Publik YLHBI-LBH Makassar
Pengaturan kembali struktur penguasaan tanah yang timpang, atau secara luas dikenal dengan istilah Reforma Agraria. Diyakini sebagai jalan untuk mewujudkan keadilan agraria.
Komitmen pelaksanaan Reforma Agraria terbangun tak … Read More

Oleh: Haswandy Andy Mas, S.H./Direktur LBH Makassar
 
Perbedaan sikap KPU dan Bawaslu terkait mantan narapidana kasus korupsi yang ikut mendaftar sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) dalam Pemilu 2019, menjadi polemik dan menyita perhatian publik bulan-bulan terakhir…. Read More

Oleh: Haswandy Andy Mas
(Direktur LBH Makassar)
 
Pengentasan Kemiskinan Lewat Program Bantuan Hukum
(Kritik dan saran terhadap Visi-Misi Pasangan Cagub- Cawagub Provinsi Sulsel)
Dari dokumen visi-misi keempat pasangan cagub dan cawagub Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023 dan tiga … Read More

Suatu masa di era Orde Baru, demokrasi saat itu hanya slogan semata. Negara dengan sistematis membungkam yang berbeda dengannya. Agama dan ekspresi keagamaan tak mendapat ruang dalam kehidupan berbangsa, etnis dan golongan didiskriminasikan dengan label yang kejam, dan mereka yang bersuara lantang menentang penguasa akan dihilangkan…. Read More

“Warga Negara adalah pemegang Hak (Rights Holder), sementara Negara merupakan pengemban kewajiban”
– Duty Barier
Reformasi telah berusia 18 tahun, namun ternyata masih ada sebagian warga negara yang belum mendapatkan perlakukan secara wajar. Inilah yang dialami oleh korban peristiwa tahun 1965 beserta keluarganya yang … Read More