Pertama-tama kami menyampaikan selamat atas perubahan nama Kodam VII/Wirabuana menjadi Kodam XIV/Hasanuddin, semoga semakin kokoh dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Secara khusus, warga Bara-Baraya sangat berharap agar Pangdam XIV/Hasanuddin membatalkan niatnya untuk menggusur warga yang tinggal di luar tanah okupasi asrama TNI-AD Bara-Baraya yaitu sebanyak 28 rumah … Read More

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mengecam dan mengutuk aksi teror fisik terhadap Novel Baswedan, salah seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peristiwa brutal oleh sekelompok orang tak dikenal dengan penyiraman air keras terhadap Novel terjadi pada pagi hari kemarin, Selasa 11 April 2017, saat Novel tengah dalam perjalan … Read More

Proses panjang kasus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang … Read More

Todung Mulya Lubis mengkhianati perjuangan HAM masyarakat miskin kota saat memberikan testimoni di sebuah video berjudul “TODUNG MULYA LUBIS TENTANG PENGGUSURAN” yang diunggah oleh sebuah akun Youtube bernama Jakarta Progresif.
Dalam video tersebut, Todung Mulya Lubis memberikan pernyataan yang meresahkan dengan melontarkan stigma bahwa … Read More

Latar Belakang
PLTA PT. Seko Power Prima akan berinvestasi untuk membangun PLTA dengan kapasitas 480 MW sesuai dengan yang tertuang di dalam dokumen RUPTL. PLTA PT. … Read More

*) Pernyataan Sikap ini dikeluarkan sebagai bentuk respon kecaman atas rencana TNI untuk melakukan penggusuran paksa terhadap 28 KK yang terletak di luar lokasi asrama TNI Bara-Baraya
Sehubungan dengan adanya rencana pihak KODAM VII Wirabuana untuk mengosongkan secara paksa lokasi tanah/ lahan tempat … Read More

Hj. P Binti P (53 tahun) warga Belopa Kab. Luwu adalah istri dari DR H. H., SE., MM, anggota DPRD Provinsi Sulsel Komisi B yang … Read More

Walhi sebagai Pembanding/semula Penggugat yang diwakili oleh Direktur Walhi Sulsel, Asmar Exwar bersama Kuasa Hukumnya dari LBH Makassar, Haswandy Andy Mas dan Edy Kurniawan Wahid resmi menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar yang sebelumnya memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan TUN Makassar yang menyatakan TIDAK MENERIMA … Read More

Kejaksaan Negeri Makassar sebagai lembaga penegak hukum yang dalam kasus tindak pidana korupsi memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan, maka tentunya harus menjaga kewibawaan dan integritas, baik secara institusi maupun secara personal para pejabatnya.
Dengan adanya fasilitas penyelenggaraan kegiatan seremonial Pelantikan dan Serah terima jabatan Kepala … Read More

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Sentral Makassar jauh lebih dahulu ada dibanding Makassar mall. Keberadaan pasar sentral sendiri terbentuk karena PKL. Tahun 1970-an, PKL sudah berdagang di pasar sentral. Sementara Makassar mall sebagai pasar modern baru dibangun dan rampung pada 1993 setelah pasar sentral mengalami kebakaran … Read More