Category: Press Release

 KONFERENSI PERS
Respon Terhadap Upaya Paksa Pengolahan Kembali Lahan Petani oleh PTPN XIV dan Intimidasi Aparat Kepada Petani Polongbangkeng/Anggota STP Takalar
Gambaran Singkat Sejarah konflik Lahan

Konflik ini … Read More

DARURAT DEMOKRASI
– Pernyataan Sikap Gerakan Rakyat Berdaulat tentang Darurat Demokrasi –
Demokrasi kini dipertaruhkan dalam kedaulatan Indonesia, belum lagi hilang dalam ingatan kita bagaimana Undang-Undang Ormas, Undang-Undang Intelijen dan RUU Kamnas, … Read More

PERNYATAAN SIKAP
“KECAMAN KERAS ATAS TINDAKAN SEWENANG-WENANG WAKIL KETUA PN MAKASSAR DAN KAPOLRESTABES MAKASSAR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI TANAH JALAN PANDANG RAYA MAKASSAR TANGGAL … Read More

PERNYATAAN SIKAP
Tentang
Peringatan 10 Tahun Kematian Pejuang HAM MUNIR
“… Mereka merebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik ketiak kekuasaan….
Read More

SIARAN PERS
Nomor : 02/SK/LBH-Mks/VIII/2014
“MENGECAM TINDAKAN KEKERASAN (PENEMBAKAN) YANG DILAKUKAN OLEH BRIPKA MUSLIMIN”
Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia seolah berjalan di tempat walaupun Pemerintah telah meratifikasi beberapa Peraturan yang mengacu … Read More

PRESS RELEASE
No.07 /SK/LBH-Mks/VIII/2014
Tentang Perampasan barang/aset milik pedagang es kelapa muda di Jln. Pettarani (depan kantor Telkom)
Kronologi singkat:

Pada tanggal 31 Juli 2014 (dua hari setelah lebaran), sekitar pukul 01.00, pemerintah kota Makassar … Read More

SIARAN PERS
No.06 /SK/LBH-Mks/VII/2014
POSKO PENGADUAN PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEKERJA/BURUH
Menindak lanjuti surat edaran menteri tenaga kerja dan transmigrasi SE.4/MEN/VI/2014 yang pada intinya mewajibkan kepada semua Perusahaan yang mempekerjakan … Read More

Dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia Tahun 2014, maka kami Solidaritas Aksi Masyarakat Untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) tepat pada tanggal 1 Mei 2014 akan melakukan aksi demonstrasi, untuk itu kami hendak menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:… Read More

 
Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”, demikian bunyi Pasal 31 ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Petikan konstitusi tersebut menegaskan bahwa pendidikan adalah hak, dan pemerintah memikul tanggung jawab untuk memenuhinya bagi … Read More

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) MAKASSAR
Siaran Pers
Nomor : 20/SK/LBH-MKS/II/2014
Sehubungan dengan adanya kisruh terkait tenaga honorer yang tidak mendapat kepstian hukum dalam hal … Read More