Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Jokowi-Jusuf Kalla berimbas pada konflik agraria yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Rencana pembangunan tersebut tidak memperhitungkan berbagai aspek negatif yang akan terjadi bila kebijakan tersebut diterapkan. Tapi, dengan alasan untuk kepentingan bersama, prmerintah tetap memaksakan kehendaknya. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran HAM dan konflik horizontal … Read More

Sebanyak 16 orang pengurus Law and Society Institute Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menggelar magang di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dari tanggal 31 Mei – 10 Juni 2018. Pada proses magang, para peserta akan diberikan materi terkait dengan kebutuhan yang diharapkan. Selain itu, para peserta magang juga akan … Read More

LBH Makassar bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Anti Corruption Commite (ACC) Sulawesi, FIK ORNOP Sul-sel dan WALHI sulsel menyelenggarakan diskusi publik dengan tema “Implikasi Kodifikasi Terhadap Kejahatan Luar Biasa dan Terorganisir dalam RKUHP” yang dilaksanakan pada 16 April 2018, pukul 13.30-16.30 Wita, bertempat di Unibos Makassar. … Read More

LBH Makassar bekerjasama dengan The Asia Foundation atas dukungan AIPJ2 menyelenggarakan Workshop Perumusan Rekomendasi Stakeholder Model Penguatan Kapasitas PK Bapas Sebagai Upaya Mengurangi Kepadatan Penghuni Rutan dan Lapas, Rabu (28/2). Bertempat di Four Points By Sheraton Hotel Makassar, kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah pihak terkait untuk membahas penanggulangan kepadatan Lapas dan … Read More

Pos Bantuan Hukum Kerjasama LBH Makassar, LBH Sinjai Bersatu, dan LBH IAIM Sinjai melakukan Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Layanan Batuan Hukum Gratis di Rutan Klas II Sinjai, Kamis (15/02). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum terkait hak warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum ketika berhadapan dengan hukum, serta memberikan … Read More

Belum meratanya sebaran organisasi bantuan hukum untuk diakses masyarakat tidak mampu menjadi salah satu kendala dalam upaya perluasan layanan bantuan hukum di Sulawesi Selatan. Atas dukungan Tifa Foundation, LBH Makassar bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum (OBH) di Sinjai yakni LBH Sinjai bersatu dan LBH IAIM Sinjai, membentuk Pos Bantuan Hukum … Read More

LBH Makassar menjalin kerjasama dengan LBH Takalar untuk mendirikan Pos Bantuan Hukum di Kab. Takalar. Kerjasama ini dilakukan sebagai upaya perluasan akses layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan marginal. Selain LBH Takalar, Paralegal LBH Makassar yang ada di Kab. Takalar juga dilibatkan sebagai pihak dalam kerjasama ini.
Ketua LBH … Read More

Pasca melaksanakan riset terhadap Perda Bantuan Hukum di Kota Makassar, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Sinjai, LBH Makassar atas dukungan Tifa Foundation menyelenggakan Diskusi Publik Hasil Riset atas Perda Bantuan Hukum di tiga kota/kabupaten tersebut. Kegiatan tersebut merupakan bentuk sosialisasi hasil penelitian terkait pembentukan, penerapan dan dampak Perda Bantuan Hukum di … Read More

Forum diskusi mahasiswa kec. Topoyo (FDMT) melaksanakan Musyawarah Besar ke-II (MUBES II di Baruga Paralegal Kassi-Kassi, MUBES II ini berlangsung selama dua hari pada tanggal 7 – 8 Oktober 2017. FDMT merupakan organisasi dari kumpulan Mahasiswa yang berasal dari Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah yang menempuh Pendidikan Tinggi di Makassar … Read More

“Upaya bersama mengatasi ketimpangan sebaran Layanan Bantuan Hukum di Sulawesi Selatan”
Jumat (25/08/2017). LBH Makassar atas dukungan Tifa Foundation melaksanakan kegiatan FGD “Strategi Penguatan dan Perluasan Layanan Bantuan Hukum Tingkat Lokal (Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Sinjai)”. Kegiatan ini diikuti oleh Unsur Organisasi Bantuan Hukum dan NGO yang bergerak dibidang … Read More