tH34dMin

29

May2015
REPOSISI POLRI DAN PERKEMBANGAN POSKO PENGADUAN KEKERASAN APARAT Sejak awal reformasi Polri digulirkan, telah terbangun kesepahaman bersama mengubah pendekatan keamanan dari pelayanan negara menjadi pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, masalah keamanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun masalah menjadi lebih pelik karena kepolisian kemudian ... Read More
29 May, 2015tH34dMin

29

May2015
Swastanisasi adalah langkah yang merugikan karena akan ada sekitar 1.200 orang Juru Parkir di Kota Makassar yang dipastikan kehilangan pekerjaan jika PD Parkir diserahkan ke pihak ke-3 (Swasta). Dan jika diserahkan kepada swasta, tidak ada jaminan dan kepastian tentang nasib 1.200 orang Juru Parkir apakah akan dipekerjakan kembali atau tidak. ... Read More
29 May, 2015tH34dMin

28

May2015
MAKASSAR – Penolakan terhadap reklamasi di sepanjang kawasan pesisir Kota Makassar terus berkumandang. Kali ini, Front Mahasiswa Nasional (FMN) menggelar diskusi dengan tema Reklamasi Pantai Makassar untuk Siapa? Kegiatan itu diadakan untuk menyikapi upaya legalisasi reklamasi pantai, yang saat ini menjadi isu pokok dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang ... Read More
28 May, 2015tH34dMin

25

May2015
MAKASSAR - Mestinya sebuah Peraturan Perundang-undangan tak terkecuali di tingkat daerah, harus dilakukan proses uji publik sebelum masuk pada Program Legislasi Daerah (Prolegda). Sebab, uji publik merupakan mekanisme yang mesti dilewati dalam perjalanan perumusan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk memastikan terlaksananya prinsip Transparansi dan Partisipatif dalam perumusan kebijakan strategis menyangkut ... Read More
25 May, 2015tH34dMin

21

May2015
MAKASSAR - Memasuki orde reformasi, program Reformasi Agraria menjadi hiasan kampanye setiap rezim. Akan tetapi, semangat pelaksanaan Reformasi Agraria sama sekali belum menyentuh substansi. Di bawah rezim SBY, pelaksanaan Reformasi Agraria hanyalah formalitas dengan melakukan sertifikasi tanah secara massal. Sementara objek tanah dan penerima manfaat yang disertifikasi bukan berasal dari ... Read More
21 May, 2015tH34dMin

21

May2015
MAKASSAR – Kontras Sulawesi dengan dukungan LBH Makassar memulai penyelenggaraan Pendidikan Kawan HAM (PeKa HAM). Pendidikan yang rencananya akan dilaksanakan selama 10 hari ini dibuka secara resmi di Baruga Paralegal, Rabu 20 Mei 2015. Kegiatan pembukaan diisi dengan dialog publik yang menghadirkan tiga orang narasumber yaitu Zulkifli Hasanuddin LBH Makassar), ... Read More
21 May, 2015tH34dMin

18

May2015
TAKALAR – Sebagai salah satu organisasi petani termaju di Sulsel, Serikat Tani Polongbangkeng (STP) Takalar dituntut untuk terus-menerus memperkuat dan memajukan organisasinya. Petani Polongbangkeng didampingi LBH Makassar sejak tahun 2008, yang kemudian mendirikan organisasi pada tahun 2010. Organisasi ini merupakan alat perjuangan Petani Takalar untuk merebut kembali lahan mereka yang ... Read More
18 May, 2015tH34dMin

16

May2015
MAKASSAR - Setelah tertunda selama 4 tahun, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar yang mulai dibahas sejak Tahun 2011, kini kembali dilanjutkan oleh Pansus DPRD Kota Makassar. Pansus kembali mendapat arus tekanan dari beberapa kelompok yang berkepentingan di daerah Pesisir Makassar . Tiada lain, mereka yang ... Read More
16 May, 2015tH34dMin

09

May2015
Perjuangan Marsinah adalah protes perempuan terhadap kapitalisme. Marsinah juga adalah simbol perjuangan kelas pekerja di tanah air kita, seorang perempuan militan yang gigih menentang otoritarianisme walaupun harus membayar perjuangannya dengan nyawa. Marsinah juga berdiri dengan berani, menunjukkan kekuatan perempuan sebagai elemen penting perubahan sosial. Setelah dihilangkan oleh pemerintah dan militer selama ... Read More
9 May, 2015tH34dMin

05

May2015
Arah reformasi Polri saat ini memang masih jauh dari harapan baik bila dilihat dari aspek struktural, instrumental, dan terutama kultural. Polisi belum menjadi subyek aturan hukum yang terbebas dari pengaruh penguasa dan kelompok-kelompok politik. Polisi belum dapat masuk ke dalam ruang-ruang kehidupan publik dengan kewenangan yang terkendali secara cermat, dan ... Read More
5 May, 2015tH34dMin