Archive: 2018

06

Mar2018
LBH Makassar bekerjasama dengan The Asia Foundation atas dukungan AIPJ2 menyelenggarakan Workshop Perumusan Rekomendasi Stakeholder Model Penguatan Kapasitas PK Bapas Sebagai Upaya Mengurangi Kepadatan Penghuni Rutan dan Lapas, Rabu (28/2). Bertempat di Four Points By Sheraton Hotel Makassar, kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah pihak terkait untuk membahas penanggulangan kepadatan Lapas dan ... Read More
6 March, 2018Rp

27

Feb2018
(LBH MAKASSAR, WALHI SUL-SEL, FMN MAKASSAR, KPA SUL-SEL, HIMAHI FISIP UNHAS, BEM UNM, SP ANGING MAMMIRI, FPSS, FOSIS UMI, PEMBARU SUL-SEL, FORMAT, IMPS LALABATA, IMPS MARIORIAWA, KALONG, KAMRI, GEMAR) Penangkapan yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) wilayah Sulawesi pada 22 Oktober 2017 lalu, terhadap ... Read More
27 February, 2018Rp

26

Feb2018
Hentikan Informasi Hoaks Polres Gowa Harus Profesional Usut Tuntas Dugaan Penyiksaan Tahanan Polsek Bajeng Informasi yang seharusnya merupakan laporan Internal Kepolisian Polres Gowa, kepada Kapolda (Sulsel) beredar di kalangan Wartawan pada Sabtu, 24 Februari 2018, yang diduga disebarkan oleh oknum Anggota/Pejabat Polres Gowa, atas berita portal online www.inikata.com tentang Dugaan Penganiayaan atau ... Read More
26 February, 2018Rp

23

Feb2018
LBH Makassar Mendesak Proses Hukum Pidana dan Disiplin terhadap Anggota Polri yang Terlibat Menanggapi Pemberitaan Media terkait kematian Amril yang tewas ditembak oleh anggota Polsek Mangkutana, dengan luka tembak dibagian perut dan dada setelah sebelumnya juga ditbarak dengan Mobil Polisi. (Lihat: http://www.inikata.com/video-sadis-sebelum-tewas-tertembak-amril-ditabrak-mobil-polantas-terlebih-dahulu/). Diberitakan sebelumnya Amril mengamuk di Pasar Wonorejo, Luwu Timur, ... Read More
23 February, 2018Rp

18

Feb2018
Pos Bantuan Hukum Kerjasama LBH Makassar, LBH Sinjai Bersatu, dan LBH IAIM Sinjai melakukan Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Layanan Batuan Hukum Gratis di Rutan Klas II Sinjai, Kamis (15/02). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum terkait hak warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum ketika berhadapan dengan hukum, serta memberikan ... Read More
18 February, 2018Rp

16

Feb2018
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (lihat; Pasal 28D UUD 1945). Namun, amanat ini belum sepenuhnya dirasakan oleh para petani, khususnya yang hidup di dalam kawasan hutan Laposo Niniconang, Kab. Soppeng. Sebanyak 23.428 (dua puluh tiga ribu empat ... Read More
16 February, 2018Rp

04

Feb2018
Perbantuan militer di era reformasi telah menjadi persoalan serius bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Secara perlahan tapi pasti keterlibatan militer ke ranah sipil dalam menjaga keamanan dalam negeri terus terjadi dengan alasan melakukan operasi militer selain perang (OMSP). Keterlibatan militer itu seringkali melanggar dan bertentangan dengan undang-undang TNI sendiri sebagaimana ... Read More
4 February, 2018Rp

03

Feb2018
Belum meratanya sebaran organisasi bantuan hukum untuk diakses masyarakat tidak mampu menjadi salah satu kendala dalam upaya perluasan layanan bantuan hukum di Sulawesi Selatan. Atas dukungan Tifa Foundation, LBH Makassar bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum (OBH) di Sinjai yakni LBH Sinjai bersatu dan LBH IAIM Sinjai, membentuk Pos Bantuan Hukum ... Read More
3 February, 2018Rp

02

Feb2018
LBH Makassar menjalin kerjasama dengan LBH Takalar untuk mendirikan Pos Bantuan Hukum di Kab. Takalar. Kerjasama ini dilakukan sebagai upaya perluasan akses layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan marginal. Selain LBH Takalar, Paralegal LBH Makassar yang ada di Kab. Takalar juga dilibatkan sebagai pihak dalam kerjasama ini. Ketua LBH ... Read More
2 February, 2018Rp

23

Jan2018
Vonis bersalah yang dijatuhkan oleh hakim PN Banyuwangi terhadap Pejuang Lingkungan yang menolak Tambang Emas Tumpang Pitu (Heri Budiawan atau yang akrab dikenal dengan panggilan BUDI PEGO) dan dihukum penjara 10 bulan dari tuntutan 7 tahun merupakan ancaman nyata bagi upaya-upaya partisipasi masyarakat dalam pemajuan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi ... Read More
23 January, 2018Rp