Kegiatan ini diinisiasi oleh sejumlah organisasi mahasisawa yang tergabung dalam Aliansi Bara – Baraya Bersatu yang dilaksanakan pada waktu dan tempat berbeda yaitu “Panggung Seni Rakyat” dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2017 di posko Bara-Baraya sector Barat dan “Mimbar Demokrasi dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2017 di posko Bara ... Read More
30
Mar2017
22
Mar2017
“Siapa tidak marah dan berlawan, ketika hak milik dan tempat tinggal layak diganggu dan direnggut oleh mereka yang tidak berkepentingan!”
3 (tiga) bulan terakhir sejak awal tahun 2017, Ibu Meti terlihat gusar dan tidak dapat beraktivitas seperti biasanya. Ibu Meti, yang kesehariannya bekerja di kantor Kelurahan Bara-Baraya harus berhadapan pada ... Read More
19
Mar2017
*) Pernyataan Sikap ini dikeluarkan sebagai bentuk respon kecaman atas rencana TNI untuk melakukan penggusuran paksa terhadap 28 KK yang terletak di luar lokasi asrama TNI Bara-Baraya
Sehubungan dengan adanya rencana pihak KODAM VII Wirabuana untuk mengosongkan secara paksa lokasi tanah/ lahan tempat tinggal milik warga yang terletak di sebelah Barat ... Read More
18
Mar2017
Menjelang putusan kasus Yusniar, Koalisi Peduli Demokrasi (Kopidemo) Makassar mengadakan pemutaran Film Dokumenter Kasus Yusniar dirangkaikan dengan Diskusi “Membedah Wajah Demokrasi Indonesia” pada Sabtu, 18 Maret 2017 di Baruga Paralegal LBH Makassar, dengan dihadiri oleh sekitar 50 (lima puluh) orang dari kalangan aktivis mahasiswa, CSO dan Akademisi. Film Dokumenter berjudul ... Read More
13
Mar2017
Hj. P Binti P (53 tahun) warga Belopa Kab. Luwu adalah istri dari DR H. H., SE., MM, anggota DPRD Provinsi Sulsel Komisi B yang juga anggota Badan Kehormatan DPRD Sulsel. Keduanya (P dan H) menikah pada 14 Febaruari 1998 di Kec. Belopa Kab. Luwu.
Pada 29 Oktober 2016, DR H. ... Read More
09
Mar2017
Walhi sebagai Pembanding/semula Penggugat yang diwakili oleh Direktur Walhi Sulsel, Asmar Exwar bersama Kuasa Hukumnya dari LBH Makassar, Haswandy Andy Mas dan Edy Kurniawan Wahid resmi menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar yang sebelumnya memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan TUN Makassar yang menyatakan TIDAK MENERIMA Gugatan Penggugat (Walhi) terkait ... Read More
28
Feb2017
Kejaksaan Negeri Makassar sebagai lembaga penegak hukum yang dalam kasus tindak pidana korupsi memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan, maka tentunya harus menjaga kewibawaan dan integritas, baik secara institusi maupun secara personal para pejabatnya.
Dengan adanya fasilitas penyelenggaraan kegiatan seremonial Pelantikan dan Serah terima jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar oleh ... Read More
27
Feb2017
Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Sentral Makassar jauh lebih dahulu ada dibanding Makassar mall. Keberadaan pasar sentral sendiri terbentuk karena PKL. Tahun 1970-an, PKL sudah berdagang di pasar sentral. Sementara Makassar mall sebagai pasar modern baru dibangun dan rampung pada 1993 setelah pasar sentral mengalami kebakaran pertama pada ... Read More
27
Feb2017
Lembaga pers mahasiwa (LPM) Estetika Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar mengadakan diskusi “coffee break” bertema “Kebebasan Berpendapat Masih Relevankah ?”, pada Senin, 27 Februari 2017 di pelataran fakultas Bahasa dan Sastra. Tema diskusi tersebut diangkat dikarenakan fenomena kebebasan berpendapat saat ini sangat rentan berhadapan ... Read More
27
Feb2017
Senin, 27 Februari 2017, semestinya menjadi momen bagi para pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang kecil yang tergabung dalam ASPEK-5 menyuarakan aspirasi dan haknya dengan berunjuk rasa di Balaikota [baca juga: Konsolidasi bersama Aliansi Pedagang Kaki Lima (ASPEK-5) Makassar guna Merespon Tindakan Diskriminatif Pemerintah Kota Makassar]. Namun, dari sejak massa ... Read More