Paska pertemuan dan pengaduan warga kepada Komnas HAM pada tanggal 20 Juli 2017 (baca: LBH Makassar bersama warga Bara-baraya temui perwakilan Komnas HAM), di hari Jumat, 28 Juli lalu, perwakilan Ombudsman RI untuk wilayah Sulawesi Selatan menemui warga Bara-baraya di Posko, di Jl. Kerung-kerung dan Jl. Abubakar Lambogo, kel. Bara-baraya. ... Read More
01
Aug2017
31
Jul2017
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” – UUD 1945 pasal 28D ayat 1
”Setiap orang berkedudukan sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun” – Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik
Sebagai upaya optimalisasi pemenuhan ... Read More
26
Jul2017
Siaran Pers – Tanggapan terhadap Surat Edaran Pangdam XIV/Hasanuddin tanggal 7 Juli 2017
Intimidasi terhadap warga yang tinggal di sekitar luar asrama TNI-AD di Kelurahan Bara-Baraya, kembali terjadi dengan adanya Surat Edaran Pangdam XIV/Hasanuddin tertanggal 7 Juli 2017 (tanpa nomor surat resmi) yang menekankan agar warga 28 KK yang tinggal ... Read More
21
Jul2017
Di sela kegiatan investigasi kasus PTPN XIV Takalar,tiga orang perwakilan Komnas HAM menyempatkan waktunya untuk berdialog bersama perwakilan LBH Makassar dan warga Bara-baraya. Dari LBH Makassar diwakili oleh Edy Kurniawan Wahid (Koordinator Bidang Lingkungan Hidup) sedangkan warga diwakili oleh Muhammad Nur dan Rifan. Pertemuan tersebut dilakukan pada tanggal 20 ... Read More
18
Jul2017
Press Release Gerakan Rakyat Tolak Tambang Pasir Laut Takalar (Gertak)
Empat bulan lebih masyarakat menentang penambangan pasir laut di perairan Galesong-Sanrobone yang dilakukan oleh PT Boskalis. Penambangan pasir laut tersebut tidak lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan proyek reklamasi CPI yang juga tengah mendapatkan penentangan dari berbagai kelompok masyarakat di ... Read More
12
Jul2017
Pada tanggal 10 Juli 2017, Pemerintah telah mengundangkan PERPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kami YLBHI dan 15 LBH Kantor se Indonesia telah mengikuti secara seksama dinamika penerbitan PERPPU sebagaimana dimaksud. Sepintas penerbitan PERPPU tersebut didasarkan pada suatu niat ... Read More
19
May2017
“Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili kasus Reklamasi CPI harus banyak belajar hukum lingkungan” – Dr. Hamzah Baharuddin (Majelis Eksaminasi)
Makassar, 18 Mei 2017, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan, yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Makassar, melakukan Launching Hasil Eksaminasi Putusan PTUN Makassar Kasus Reklamasi CPI. Hal ini dilakukan ... Read More
01
May2017
Hari buruh sedunia atau sering disebut may day, dirayakan oleh kaum buruh di seluruh dunia setiap tahunnya pada tanggal 1 mei. Perayaan tersebut berawal dari perjuangan kaum buruh yang saat itu kondisinya luar biasa menderitanya, dimana, buruh dipekerjakan selama 12 sampai 20 jam kerja sehari dan mendapatkan upah yang sangat ... Read More
27
Apr2017
SIARAN PERS
Nomor: 15/SK/LBH-MKS/IV/2017
Sejak terjadinya tindak kekerasan terhadap 3 (tiga) orang korban, masing-masing berinisial IA (17), AA (18) dan SU (19), pada 16 April 2017 hingga saat ini, pihak Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian telah melakukan penyelidikan dan penyidikan dimana telahditetapkan 2 (dua) orang Tersangka yaitu satpam perumahan The Maple. Sementara ... Read More
27
Apr2017
Menteri Tenaga Kerja, M Hanif Dhakiri, mengeluarkan surat edaran No. B.122/M.NAKER/PHIJSK-KKHI/IV/2017, tertanggal 11 April 2017, dan ditujukan kepada gubernur se-Indonesia. Isi surat edaran tersebut antara lain agar May Day tidak dilaksanakan/diperingati dengan cara menggelar aksi unjuk rasa. Menaker, melalui edaran tersebut, beralasan bahwa May Day yang telah ditetapkan sebagai hari ... Read More